Rabu, 27 Januari 2010

ACFTA-PASAR BEBAS 2010 : “BUNUH DIRI EKONOMI INDONESIA’

Mulai 1 Januari 2010, Indonesia harus membuka pasar dalam negeri secara luas kepada Negara-negara ASEAN dan CINA. Sebaliknya, Indonesia dipandang akan mendapatkna kesempatan luas untuk memasuki pasar dalam negeri Negara-negara tersebut.
Pembukaan pasar ini merupakan perwujudan dari perjanjian perdagangan bebas antara enam Negara anggota ASEAN (Idonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina dan Brunei Darussalam) dengan Cina, yang disebut dengan ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). Perjanjian ini sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 2002. Pertanyaannya, apakah kebijakan pasar bebas ini akan membarubahan nasib rakyat negeri ini yang masih dihimpit dengan kemiskinan?

Pro-Kontra Pasar Bebas ASEAN-China
Pihak yang pro menyatakan ACFTA tidak hanya berarti ancaman serbuan produk-produk Cina ke Indonesia, teapi juga peluang Indonesia untuk meningkatkan ekspor ke Cina dan Negara-negara Asean. Menteri perdagangan Mari Elka Pangestu menegaskan bahwa free trade agreement (FTA) memberikan banyak manfaat bagi eksspor dan penanaman modal di Indonesia (kompas,5/1/2010)
Kekhawatiran akan dampak negative dari perdagangan bebas ASEAN-Cina juga ditepis Pemerintah melalui Kepala Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Anggito Abimannyu. Menurut Abimanyu, propoorsi perdagangan antara Indonesia, ASEAN dan Cina hanya 20% saja.
Sebaliknnya, enovian G Ismy, Sekjjen Asosiasi Perstektilan Indonesia menyatakan ke
Kha watiran atas pemberlakuan perdagangan bebas ASEAN-China, di antaranya terjadinya perubahan pola usaha yang ada dari pengusaha menjadi pedagang. Intinya, jika berdagang lebih menguntungkan karena factor harga barang-baranng impor lebih murah, akan banyak industri yang gulung tikar higga akhirnya berpindah menjadi pedagang saja.(Repubblika, 4/1/2010)
Ernovian mencontohkan, jumlah industry tekstil dari kelas industri kecil hingga besar bias mencapai 2000. Jika setiap industry tekstil mampu menyerap 12-50 orang tenaga kerja, maka bisa dibayangkan kehancuran industry karena akan banyak pengusaha yang beralih dari produsen tekstil menjadi pedagang. Hal ini sekaligus berdampak pada berkkuranngnyya penyerapan tenaga kerja.
Mantan Dirjen Bea Cukai, Anwar Surijadi, juga mempertanyakan manfaat pemberlakuan perdagangan bebas ini bagi masyarakat (Republika, 4/1/2010).Hal yang sangat dikhawatirkan megenai dominasi Cina terhadap Indonesia juga disampaikan Menteri Perindustrian MS Hidayat. Menurut Hidayat, dalam kerangka ACFTA yang berlatar belakang seemangat bisnis, Cina bisa berbuat apa pun untuk mempengaruhi Indonesia megingat kekuatan ekonominya jauh di atas Indonesia. (Bisnis Indonesia, 9/1/2010)
Pelaku pasar di sector usaha kecil memahami dan merasakan betul resiko dan dampak dari perdagangan bebas ini. Sekitar 1000 orang pelaku usaha kecildan menengah yang tergabung dalam komunitas UMKM. Di Yogyakarta mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DIY, Senin (11/1/2010).Mereka mendesak DPRD, DPR dan pemerintah pusat melindungi produk-produk UMKM yang terancam produk-produk Cina seperti batik, tekstil, kerajinan, jamu dan lainnya. Para petani di bagian Indonesia timur juga mengeluh dan mengkhawatirkan dampak matinya produk berass mereka. (Antara, 11/1/2010). Masih banyak lagi kenyataan yang menunjukkan bahwa perdagangan bebas secara liar justru akan menjerumus rakyat ke dalam jurang kemiskinan dan menjadikan rakyat hanya sebatas konsumen, jongos bahkan lebih buruk dari itu.

Bunuh Diri Ekonomi
Sebelum adanya peerjanjian perdagangan bebas dengan Cina saja, kita sudah mendapatkan hamper segala lini produk yang dipergunakan di rumah dan perkantoran bertuliskan Made in China. Bahkan tidak sedikit produk dari Negara maju yang masuk ke Indonesia pun mengikutsertakan produk Cina sebagai perlengkapannya. Seorang ekonom yang juga pejabat menteri ekonomi di cabinet pemerintah sekarang mengomentari bahwa dengan dimulainya perdagangan bebas Indonesia-China, serbuan produk Cina ke Indonesia akan seperti “ seperti air bah”.
Karena itu pemberlakuan pasar bebas ASEAN-China sudah pasti menimbulkan dampak sangat negative. Pertama; serbuan produk asing terutama dari Cina dapat mengakibatkan kehancuran sektor-sektor ekonomi yang diserbu. Padahal sebelum tahun 2009 saja Indonesia mengalami proses deindustrialisasi (penurunan industry). Berdasarkan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, peran industri pengolahan mengalami penurunan dari 28,1% pada 2004 menjadi 27,9% pada 2008. Diproyeksikan 5 tahun ke depan penanaman modal di sector industri pengolahan mengalami penurunan US $ 5 Miliar yang sebagian besar dipicu oleh penutupan sentra-sentra usaha strategis IKM (Industri Kecil Menengah). Jumlah IKM yang terdaftar pada kementrian Perindustrian tahun 2008 mencapai 16806 dengan skala modal Rp 1 Miliar hingga mencapai Rp 5 Miliar. Dari jumlah tersebut, 85 % di antaranya akan mengalami kesulitan dalam menghadapi persaingan dengan produk dari Cina (Bisnis Indonesia, 9/11/2010).
Kedua: pasar dalam negeri yang diserbu produk asing dengan kualitas dan harga yang sangat bersaing akan mendorong pengusaha dalam negeri berpindah usaha dari produsen di berbagai sektor ekonomi menjadi importir atau pedagang saja. Sebagai contoh, harga tekstil dan Produk tekstil (TPT) Cina lebih murah antara 15% hingga 25%. Menurut Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API). Ade Sudrajat Usman, selisih 5% saja sudah membuat industri lokal kelabakan. Apalagi perbedaanya besar (Bisnis Indonesia, 9/1/2010). Hal yang sangat memungkinkan bagi pengusaha local untuk bertahan hidup ialah bersikap pragmatis, yakni dengan banting setir dari produsen tekstil menjadi importir tekstil Cina atau setidaknya menjadi pedagang tekstil. Sederhananya, “ Buat apa memproduksi tekstil bila kalah bersaing? Lebih baik impor saja, murah dan tidak perlu repot-repot jika diproduksi sendiri.”
Gejala inilah yang mulai tampak sejak awal tahun 2010. Msal, para pedagang jamu sangat senang dengan membanjirinya produk jamu Cina secara legal yang harganya murah dan dianggap lebih manjur dibandingkan dengan jamu local. Akibatnya, produsen jamu lokal terancam gulung tikar.
Ketiga: karakter perekonomian dalam negeri akan semakin tidak mandiri dan lemah. Segalanya bergantung pada asing. Bahkan produk “tetek bengek” seperti jarum saja harus diimpor. Jika banyak sector ekonomi bergantung pada impor, sedangkan sector-sektor vital ekonomi dalam negeri juga sudah dirambah dan dikuasai asing, maka apalagi yang bisa diharapkan dari kekuatan ekonomi Indonesia?
Keempat: Jika di dalam negeri saja kalah bersaing, bagaimana mungkin produk-produk Indonsia memiliki kemampuan hebat bersaing di pasar ASEAN dan China? Data menunjukkan bahwa tren pertumbuhan ekspor non migas Indonesia ke Cina sejak 2004 hingga 2008 hanya 24.95%, sedangkan tren pertumbuhan ekspor Cina ke Indonesia mencapai 35,09%. Kalaupun ekspor Indonesia bisa digenjot, yang sangat mungkin berkembang adalah ekspor bahan mentah, bukannya hasil olahan yang memiliki nilai tambah seperti ekspor hasil Industri. Pola ini malah sangat digemari oleh China yang memang sedang “haus” bahan mentah dan sumber energi untuk menggerakkan ekonominya.
Kelima, peranan produksi terutama sector industry manufaktur dan IKM dalam pasar nasional akan terpangkas dan digantikan impor. Dampaknya, ketersediaan lapangan kerja semakin menurun. Padahal setiap tahun angkatan kerja baru bertambah lebih dari 2 juta orang, sementara pada periode Agustus 2009 saja jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 8,96 juta orang.
Walhasil perdagangan pasar bebas meerupakan bagian dari liberalisasi ekonomi. Liberalisasi ekonomi, selain berarti menghilangkan peran dan tanggung jawab pemerintah dalam sector ekonomi, kemudian menyerahkan semuanya kepada individu dan mekanisme pasar (kekuatan penawaran dan permintaan). Liberalisasi ini sekaligus akan merobohkan hambatan untuk perdagangan international dan investasi agar semua Negara bisa mendapatkankeuntungan dari perdagangan dan mengalirnya investasi.
Pandangan ini jelas bertentangan dengan Islam dilihat dari tiga aspek:
Pertama, Dihilangkannya peran Negara dan pemerintahdi tengah-tengah masyarakat, yang notabene harus berperan dan bertanggung jawab terhadap seluruh urussan rakyatnya. Padahal dengan tegas Rosulullah SAW. Bersabda:
“Pemimpin (kepala negara) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusaan mereka”(HR. Muslm)


Kedua, perdagangan bebas, dimana seluruh pemain dunia, bisa bermain di dalam pasar domestik tanpa hambatan, tanpa lagi dilihat apakah pemain tersebut berasal dari Dar al-HArb Fi’lan atau tidak, juga jelas bertentangan dengan Islam. Sebab, Islam memandang perdagangan Internasional tersebut berdasarkan pelakunya; jika berassal dari Dar al-Harb Fi’lan, seperti AS, Inggris, Peranncis, Rusia, dsb, jelas haram.
Ketiga, perdagangan bebas, dari aspek kebebasan masuknya dominasi asing di dalam pasar domestik, jelas menjadi sarana penjajahan yang paling efektif, dan membahayakan perkonomian negeri
Selain itu Nabi SAW,
Tidak boleh ada bahaya dan dhiror di dalam Islam. (H.R. Ibnu Majjah)
Perjanjian perdagangan bebas seperti ACFTA merupakan bentuk pengkhianatan terhadpa rakyat yang seharusnya dilindungi dari ketidakberdayaan ekonomi. Dengan peerjanjian tersebut, sengaja atau tidak, Pemerintah telah membunuh usaha dan industry dalam negeri baik skala besar apalagi skala kecil, yang tentu akan berdampak pada makin meningkatnya angka pengangguran.\
Sesungguhnya Islam telah menawarkan kepada umat suatu system ekonomi yang dapat membangun kemandirian Negara sekaligus menjamin berkembangnya industry-industri dalam negeri serta sector ekonomi lainnya. Sistem Ekonomi Islam mengatur kepemilikan individu, kepemilikan Negara adalah memastikan tersedianya bahan baku, energi, modal dan pembinaan terhadap pelaku ekonomi rakyatnya.Negara juga wajib mengatur ekspor dan impor barang sehingga betul-betul bisa mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat. Ekspor bahan mentah, misalnya, seharusnya dibatasi. Sebaliknya, ekspor barang-barang hasil pengolahan yang lebih memiliki nilai tambah harus terus ditingkatkan selama telah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Impor seharusnya hanya terbatas pada barang-barang yang bisa memperkuat industry dalam negeri. Semua itu dilakukan antara lain dalam melindungi berbagai kepentingan masyarakat. Sebab, kewajiban negaralah untuk menjadi pelindung bagi rakyatnya. Wallahu a’lam bi ash-showab

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar